• Selamat pagi pak/mbak. Saya ingin bertanya mengenai permasalahan tentang pembayaran angsuran / kredit yg macet terhadap si A. Si A mengabil sebuah HP melalui saya dgn mekanisme pembayaran kredit / di cicil setiap hri. Namun si A skrng sdh TDK membayar lgi dgn alasan mcam2…. Sebelum melakukan transaksi ini si A menyanggupi ketentuan dan persyaratan yg telah saya buat di atas materai 6000.. Apakah kasus ini bisa di perkarakan sebagai tindak pidana yg melanggar hukum….? Terima ksh
  • Dijawab Oleh -Dijawab oleh: Asiyah Budiarti, S.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda) Sebelumnya kami mengucapkan Terima Kasih Atas Pertanyaan sdr Pengki Saputra dari Sumatera Selatan terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anda kepada tim konsultan hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN secara online.Terkait dengan permasalahan hukum yang anda tanyakan kepada kami, maka saya akan memberikan pandangan hukum atas permasalahan yang anda hadapi dari sisi hukum dan maupun peraturan lain yang terkait berdasarkan informasi dan kronologis kejadian peristiwanya yang telah kami terima dari anda. Terlebih dahulu saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang Pengertian Hutang Piutang Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula. Jenis-Jenis Hutang Hutang Jangka Panjang Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jatuh temponya relatif lama, biasanya dalam satu periode akuntansi atau bahkan lebih lama. Keuntungan dari hutang ini yaitu suatu usaha dapat meningkatkan nilai aset (baik dalam bentuk investasi, maupun pembelian aset bergerak dan tidak bergerak) dan keuntungan dalam laporan keuangan pada periode tersebut, serta membuat perputaran uang menjadi relatif cepat.  Jika hutang tersebut terjadi akibat pembelian bahan atau barang yang akan dijual kembali, maka perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas untuk melakukan penjualan terlebih dahulu. Dari hasil penjualan itulah dapat digunakan untuk membayar hutang nantinya, bahkan bisa digunakan untuk kepentingan lain perusahaan yang lebih mendesak. Biasanya hutang jangka panjang juga bisa timbul karena pembelian aset juga, seperti pembelian kendaraan perusahaan, tanah atau gudang. Kelebihan lain dari hutang jangka panjang ini adalah dapat memperkuat modal perusahaan dan menunjukan rasio ekuitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau kewajiban. Nantinya, hal ini berguna untuk perusahaan jika ingin kembali meminjam uang di bank dan meyakinkan investor dalam menginvestasikan uang mereka. Tidak semua perusahaan dapat mengajukan utang jangka panjang. Tentunya pihak pemberi pinjaman akan mengevaluasi apakah perusahaan tersebut kira-kira dapat mengembalikan sejumlah pinjaman beserta bunganya pada waktu jatuh tempo. Hutang Jangka Pendek Hutang ini memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dalam akuntansi, hutang jangka pendek dan pelunasannya akan tercatat setiap periodenya pada laporan keuangan. Pada umumnya, hutang ini terjadi untuk keperluan jual beli perusahaan, contohnya pembelian bahan baku, bahan mentah atau barang jadi yang untuk dijual kembali. Tujuan adanya hutang jangka pendek bagi perusahaan adalah untuk mempercepat perputaran keuangan, sehingga pada saat pembayaran, barang tersebut telah terjual. Jadi secara sistemnya, yang membayar hutang secara tidak langsung adalah customer atau pelanggan, bukan perusahaan. Ini tidak akan mengganggu atau mengurangi modal maupun keuntungan pada laporan keuangan. Contoh hutang jangka pendek yang adalah sebagai berikut : Hutang dagang atau utang jasa : Hutang yang timbul akibat adanya transaksi pembelian barang atau jasa dari pihak luar. Barang dan jasa tersebut bisa untuk penjualan kembali, atau untuk kelancaran kegiatan perusahaan, misalkan pembelian perlengkapan kantor atau jasa cleaning service dan maintenance peralatan. Dividen : Dividen terjadi ketika perusahaan merupakan jenis perseroan dan memiliki saham di IDX. Pembagian dividen terjadi setiap periode akuntansi, dan akan masuk dalam laporan keuangan. Hutang biaya : Pengeluaran yang dilakukan perusahaan secara rutin, biasanya jatuh temponya setiap bulan dan masuk dalam beban, contohnya biaya listrik, air, telepon, internet dan pulsa. Pendapatan diterima dimuka : Hutang ini terjadi ketika konsumen telah membayar sejumlah uang kepada perusahaan, namun belum menerima barang atau jasa dari perusahaan. Hutang jangka pendek jenis ini tidak dalam bentuk uang, tetapi tetap termasuk dalam golongan utang, karena adanya kewajiban perusahaan yang belum terselesaikan. Hutang wesel : Hutang dalam bentuk uang tunai kepada pihak tertentu, dengan menggunakan perjanjian hitam diatas putih sebagai bentuk bukti, tanpa menggunakan jaminan apapun. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek terletak pada waktu jatuh tempo, metode pembayaran (langsung dan berjangka), bunga yang timbul atas hutang tersebut, serta jaminan yang diperlukan.Baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek harus diselesaikan sesuai kesepakatan dan tepat pada waktunya. Hal ini untuk membuktikan bagi pihak luar, bahwa perusahaan mampu menyelesaikan kewajiban. Tentunya membantu bagi perusahaan, jika ingin melakukan hutang di kemudian hari. Semakin baik perusahaan dalam membayar hutang, maka semakin mudah melakukan pinjaman di waktu berikutnya. Pertanyaan anda adalah “Apakah kasus ini bisa diperkarakan sebagai tindak pidana yang melanggar hukum?’ Jawabannya adalah bisa karena permasalahan hutang piutang adalah termasuk di dalam ketentuan hukum perdata namun apabila dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat maka termasuk di dalam ketentuan hukum pidana. Sehingga cara yang dapat anda lakukan adalah membuat laporan ke Polisi tentang tindak pidana penipuan. Dasar hukumnya adalah pasal 378 Kitab Undang-udang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Proses pidana tidak menghapuskan yang bersangkutan untuk tetap melunasi hutang piutangnya sehingga anda tetap dapat menuntut. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan menjawab apa yang ditanyakan. Pada perjanjian secara tertulis A menyanggupi ketentuan dan persyaratan yang telah anda buat diatas materai 6000, dengan demikian didalam syarat sah suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Kekuatan Hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hutang piutang seperti yang telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian seperti yang diatur dalam buku ke III yang kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata dapat dinilai dengan uang. Maka, makna perjanjian sudah terlihat jelas yang dimana perjanjian meerupakan suatu peristiwa seseorang berjanji atau melakukan suatu kesepakatan pada orang lain. Dalam hukum perjanjian itu sendiri didalam suatu kontrak/perjanjian terdapat beberapa asas-asas yang dapat dijadikan landasan dalam membuat perjanjian ini yakni : Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract) Asas Konsensualisme (Persetujuan Para Pihak) Asas Kepribadian; Asas Itikad Baik; Asas Pacta Sun Servanda (Janji yang harus diptepati). Jalur pidana bisa digunakan jika memang ada unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pun unsur pasal tindak pidana lainnya dalam pinjam meminjam tersebut. Pasal 378 KUHP, Jika tidak bisa membayar karena ketidak mampuan maka sebaiknya upaya yang dilakukan secara mediasi kekeluargaan dan adanya upaya mengangsur/mencicil. Kesimpulan Jika Anda melakukan suatu hutang piutang sebaiknya harus sesuai dengan Syarat Sahnya Perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata dengan mengedepankan asas-asas perjajian sehingga tidak terjadi wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi maka si A dapat dipidana jika memang ada unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih. Sumber; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer Jawaban konsultasi hukum semata-mata hanya sebagai pendapat hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan serta tidak memiliki kekuatan hukum, yang tetap dan tidak mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Untuk suatu nasihat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasihat hukum yang kompeten.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *