KPR Sesuai Syariah

Kawan Saya di Bogor mas Risky Irawan menulis tentang KPR Syariah, apakah sudah benar-benar syar’i?
Bukan hanya asal nulis lho, tapi hasil belajar dari para ustadz yang ahli fiqih muamalah. Tulisan ini layak untuk dipelajari dan direnungkan. Agar bisa jadi pertimbangan sebelum memutuskan, juga menjadi catatan untuk perbaikan sistem bank syariah kedepan.. selamat membaca!

———————-

Dilema KPR Syariah …

Saya mohon izin membahas #AkadKPRSyariah, Tulisan ini saya sajikan lagi dari twitter saya tahun 2013, pernah juga dimuat untuk grup pengusaha tanpa riba, grup ummah market (UMMAR), dll. Mudah2an bermanfaat.

Apakah KPR Syariah diperbolehkan? KPR di bank ibarat makan buah simalakama. Pakai Bank Konvensional jelas haram, karena ada #Bunga. Tetapi pakai bank syariah pun tidak lantas halal 100%. Mengapa?

Rumah merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi dan diakui secara nyata dalam syariat Islam. Dan salah satu kewajiban dalam pernikahan adalah memberi nafkah (suami) kepada anak istri. Dalam hal ini nafkah yg paling mendasar adalah memberi makan, pakaian&tempat tinggal/rumah.

Keterkaitan dengan KPR Bank untuk membeli rumah, Anda harus hati2. Hati2 dg mengambil keputusan, akhirnya ambil KPR di bank konvensional dg alasan darurat. Alasannya drpd habis duit kita di’rampok’ oleh bank yg ‘katanya’ syariah & belum tentu akadnya mulus syarie. Mendingan ambil kredit di bank konven. Meski pakai sistem bunga, tapi tdk terlalu byk ambil untung.
Para ulama di masa lalu, umumnya mereka tidak terlalu mudah menarik segala sesuatu ke ranah darurat. Mereka (ulama) akan mengepung ranah darurat itu dengan berbagai syarat&ketentuan yang amat sangat ketat. Tidak asal bilang “KONDISI DARURAT”

Kembali ke #AkadKPRSyariah. Meski sudah berlabel syariah, namun bukan berarti ada jaminan Syarie
Kalau kita teliti lebih dalam, kadang kita masih menemukan akad2 yg masih bermasalah. Akad yang bermasalah dalam pembelian rumah KPR bank syariah adalah masalah ‘kamuflase’ akad. Seolah-olah jual-beli yg halal, ternyata di dalamnya tetap saja akad pinjam uang berbunga yg haram hukumnya.

Akad yang sering terjadi dalam KPR adalah kita harus membayar dulu DP kepada pihak developer. Biasanya kira2 20 – 30 % dari harga rumah. Lalu sisanya yang 70 – 80% akan ditanggung oleh pihak bank syariah.

Jika harga rumah 200 juta, maka kita bayar 40 juta kepada developer, lalu bank syariah ‘konon’ ikut membeli. Bank mengeluarkan uang sebesar 160 juta. Sekilas kelihatannya tidak ada masalah.

Tetapi kalau kita teliti lebih dalam, ada dualisme posisi bank yang tidak jelas. Apakah bank dalam hal ini meminjamkan uang kepada kita, ataukah bank ikut menjadi pemilik rumah tsb.
Menjadi pemilik bersama dg si pembeli dengan hak kepemilikan 80 : 20.

#AkadKPRSyariah yg benar adalah bank berada pada posisi kedua, yaitu ikut membeli rumah dg kepemilikan 80%. Lalu kemudian bank menjual bagian rumah itu kepada kita dan kita membeli bagian itu dari pihak bank. Tentu dg harga yg lebih tingi (margin),namun boleh dicicil. Kalau begini, tentu kita sepakat atas kehalalannya.

Tetapi dalam prakteknya, akad internal di dalam pembukuan pihak bank, ternyata berbeda.
uang 160jt yg dikeluarkan dihitung sebagai ‘pinjaman’ & bukan sebagai ‘pembelian’. Maksudnya, uang yang bank keluarkan sebesar 160 juta ternyata akadnya bukan untuk membeli rumah.

Tetapi akadnya adalah memberikan kredit atau pinjaman kepada kita. Mengapa demikian?
Karena ada semacam aturan bahwa bank tidak boleh melakukan jual-beli, tetapi hanya boleh melakukan akad pinjaman. Walhasil, maka sebenarnya bank tidak ikut membeli rumah itu dengan harga 160 juta.

Tapi bank meminjamkan uang 160 juta kepada kita. Jadi hasil akhirnya, tidak ada akad dimana kita beli rumah dari pihak bank. Ujung2nya kita ini ternyata pinjam uang ke bank, dan tentu ada ‘bunga’ yg harus dibayarkan.

#AkadKPRSyariah pemahaman tentang hukum2 syariah yg mendalam, dan bukan pemahaman yg tidak utuh. Solusinya: mengubah akad dari akad ribawi diganti dengan akad lain yg berdasarkan akan jual beli yg sah. Jk kita dalami, sebenarnya tidak ada satu pun pihak yg dirugikan bila akad itu diubah menjadi syarie.

Kalau tetap ngotot pihak bank tdk mau merubah #AkadKPRSyariah, ya sudah. Jangan ambil KPR. Toh Rezeki yg atur Allooh. Sayang sekali mereka mengaku beragama Islam tp tidak bisa melepaskan dr sistem pembungaan uang pinjaman. Jelas ada yg tdk beres dg aqidah dasar mereka karena menganut sistem diluar Islam.

Yang betul-betul syariah … jelas pada saat transaksi cicil, apabila telat tidak ada sanksi denda.
Tidak boleh menggadaikan objek yang sama … so, surat-surat tidak boleh ditahan. Harus diberikan kepada pembeli. Tidak boleh di tahan meski belum lunas. Kalaupun ada agunan, harus objek yang berbeda.
Akadnya bukan akad leasing. Yaitu akad sewa dan beli. Kalau belum lunas dianggap sewa, kalau lunas dianggap beli. Nah ini tidak boleh dalam Islam. Harus clear … kalau beli ya beli … sewa ya sewa, tidak boleh 2 akad dalam 1 transaksi.

Kalau aktivitas kita semuanya terikat hukum syara, Insyaa Allah semua aktivitas kita akan berpahala. Asik bukan?

Wajar banyak sekali yg ingin berbondong2 belajar Syariah dan ingin juga Islam ditegakkan. Karena mereka ingin hidupnya berkah.

Sahabatmu : Risky Irawan
tulisan ini disarikan setelah belajar dengan gurunda Ust. Hafidz Abdurrahman dan Ust. Shidiq Al Jawi di beberapa kesempatan sharing session, dan kajian Fiqh Muamalah Praktis …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *